Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan (Australia-Indonesia Partnershipf or Justice/AIPJ) dikelola sebagai kemitraan sejati melalui suatu Komite Kerja yang terdiri dari sejumlah perwakilan kementrian perencanaan dan program bantuan Australia. Komite Kerja ini diinformasikan oleh suatu Dewan Kemitraan (Partnership Board) yang terdiri dari kepala-kepala lembaga peradilan Indonesia dan Australia maupun para pemimpin masyarakat sipil.

Tim AIPJ didanai melalui program bantuan Australia (A$50 juta sejak 2011-2015), sekaligus amat bergantung pada sumber daya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, Pengadilan dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen kepada reformasi peradilan dan perbaikan layanan bagi masyarakat miskin. Kemitraan ini dibangun atas program-program kerjasama lainnya selama sepuluh tahun terakhir, di mana telah terbentuk sejumlah hubungan antar lembaga Australia dan Indonesia, hubungan antar perorangan, serta banyak pelajaran yang didapat untuk memastikan lancarnya kerjasama.

AIPJ bertujuan untuk berkontribusi dalam kisah sukses Indonesia yang kini sedang berjalan. Indonesia telah mengalami sejumlah transformasi besar dalam beberapa tahun terakhir, menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sedang berproses menjadi negara berpendapatan menengah. Transformasi ini digerakkan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan mitra-mitra internasionalnya, termasuk Pemerintah Australia. Reformasi yang telah dilakukan Indonesia beserta mitra-mitranya semenjak tahun 1998 ini telah mengurangi secara signifikan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat kepada pendidikan dasar, dan mengurangi tingkat kematian anak.

Terlepas dari seluruh perkembangan tersebut, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berjalan secara inklusif dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sektor hukum dan peradilan berperan penting untuk mewujudkan hal ini. Suatu sektor hukum dan peradilan yang efektif dengan institusi yang akuntabel, layanan yang mudah diakses dan masyarakat sipil yang berperan aktif merupakan bagian penting untuk memastikan pemerintah yang adil dan efektif serta melindungi kelompok rentan.